Sebulan, Pemkot Keluarkan untuk Tukin Sebesar Rp16 Miliar
KEJAKSAN – Rencana pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Pemkot Cirebon karena kondisi keuangan daerah yang minim, membuat ASN meradang. Beberapa ASN, kepada Radar Cirebon mengaku sudah mendengar rencana pemotongan tukin tersebut. Dengan kondisi pandemi Covid-19, dampaknya terhadap anggaran 2021, membuat para ASN hanya bisa pasrah.
“Kalau memang itu keputusannya, kami sebagai ASN hanya bisa pasrah,” ujar salah satu ASN yang minta namanya tidak dikorankan, kemarin.
Tukin, bagi dia, adalah bonus dari kinerja sebagai pegawai pemerintah. Hanya saja, dia tidak pernah menjadikan tukin sebagai penghasilan tetap setiap bulannya. Justru, yang dijadikan penghasilan tetap adalah gaji pokok dan tunjangan.
“Tukin tidak pernah saya jadikan penghasilan tetap. Yang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari hanya gaji pokok dan tunjangan,” ujarnya lagi.
Namun, muncul masalah kemudian. Yakni, ASN yang gajinya sudah dihabiskan untuk cicilan bank atau kebutuhan lainnya. “Apalagi dengan tukin yang mereka terima selama ini, ada ASN yang gajinya minus. Dengan tukin dipotong, maka akan semakin minus gaji yang diterima ASN tersebut, jadi tambah kasian,” tegasnya.
Apalagi, ke depan, akan ada persiapan aplikasi kinerja yang terhubung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), mengacu PP Nomor 11/2017 tentang Managemen ASN. Jika itu sudah mulai diberlakukan, tukin akan berbasis kinerja, termasuk target. Jadi bukan semata kehadiran atau absensi. “Pembahasan tukin ini sebenarnya masih berproses,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi sudah mengalokasi anggaran untuk tukin. Di APBD Murni, baru dialokasikan selama 10 bulan. Sisanya, dua bulan, terkena refocusing APBD Murni 2021. Begitu juga alokasi anggaran untuk pembayaran BPJS melalui program Universal Health Care (UHC). Dalam APBD, dialokasikan anggarannya untuk 10 bulan. Sisa dua bulannya terkena refocusing APBD. Kekurangan dua bulan, baik tukin dan BPJS, itu bisa dipenuhi di APBD Perubahan tahun 2021.
“Sejauh ini tidak mengganggu plafon anggaran. Belum ada skema pemotongan tukin. Kita lihat saja nanti,” tandas Gus Mul, sapaan Agus Mulyadi.
ASN Pasrah
