JAKARTA-Perekonomian Indonesia diramal masih sulit untuk bergerak di posisi 5 persen untuk tahun ini. Ya, meskipun tidak terjadi gelombang kedua virus corona atau Covid-19, tetap akan berat untuk mencapai di angka 5 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan proses alias tidak bisa secepatnya tahun ini akan stabil. Oleh karena itu, ia tidak yakin ekonomi Indonesia bisa kembali tumbuh level 5 persen.
“Ketika kita terhindar dari second wave pun, artinya tidak mungkin kita beroperasi ekonomi dalam 100 persen. Nah, untuk kembali 5 persen, itu yang akan susah,” katanya dalam video daring, kemarin.
Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah Indonesia harus tetap waspada dengan gelombang kedua Covid-19 akibat dilonggarkannya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, menurutnya, mencermati kasus Covid-19 di Indonesia yang bergeser dari Jakarta, kini Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan. Episentrum kasus Covid-19 baru ini akan bisa berdampak pada ekonomi.
“Indonesia bukan tidak mungkin menghadapi second wave. Jakarta yang sekarang sudah dilonggarkan PSBB-nya harus terus dijaga supaya protokol kesehatannya benar-benar dilakukan sehingga second wave-nya harapannya tidak terjadi. Tapi tantangan kita di Indonesia sekarang adalah episentrumnya bergeser ke Jatim, Jateng, Sulsel dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk menekan penyebaran Covid-19 tersebut, katanya, protokol kesehatan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia harus tetap diperketat. Termasuk juga pada zona hijau Covid-19. Dengan upaya tersebut, maka Indonesia bisa terhindar dari gelombang kedua Covid-19.
“Ini memang akan terus jadi tantangan kita dalam beberapa bulan ke depan. Sehingga dengan protokol kesehatan yang disiplin kita bisa terhindar dari second wave,” ucapnya.
Dia menegaskan, tantangan yang harus diantisipasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah jangan sampai terjadi pergesertan episentrum kasus Covid-19 di daerah lainnya. Hal ini akan menghambat aktivitas ekonomi daerah, sehingga dampak lainnya jumlah PHK akan bertambah.
“Dan sayangnya itu yang akan menghambat kita untuk menciptakan lapangan kerja, akan menghambat kita untuk menambah aktivitas ekonomi untuk menuju GDB per kapita yang lebih tinggi,” paparnya.