DPRD Sesalkan Berkurangnya Nilai BLT Tahap Tiga
CIREBON – DPRD Provinsi Jawa Barat sangat menyesalkan berkurangnya nilai bantuan langsung tunai (BLT) tahap ketiga yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemprov dengan DPRD Jabar terkait nilai bantuan dan jumlah penerimanya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Yuningsih MM sangat menyayangkan BLT dari Provinsi Jabar tahap tiga berkurang. “Tahap sebelumnya Rp500 ribu per penerima. Tapi sekarang, tahap ketiga, berkurang menjadi Rp350 ribu, dengan rincian sembako Rp250 ribu dan uang tunainya Rp100 ribu,” ujarnya, kemarin.
Padahal, pada rapat dengan DPRD, telah disepakati nilai bantuan tersebut. “Katanya sudah menjadi pergub (peraturan gubernur) Jabar dengan rincian, bantuan sembako Rp250 ribu dan uang tunai Rp250 ribu. Ini sudah kita sepakati, namun pelaksanaannya tidak sesuai,” tegasnya. “Kami kecewa karena kesepakatannya sudah dibuat. Apalagi ini sudah berbentuk pergub,” tambahnya.
Pihaknya langsung meminta keterangan dari SKPD yang bersangkutan. “Saya baru telepon kepala dinasnya. Katanya, penurunan nilai bantuan terjadi karena bertambahnya penerima BLT, dari 1,3 juta menjadi 1,9 juta kepala keluarga (KK). Dan katanya, nilai bantuan belum dipergubkan, baru jadi keputusan gubernur,” tuturnya.
Yuningsih mengatakan sangat kecewa karena Pemprov Jabar dianggap tidak komitmen dalam kesepakatan yang telah ditempuh. “Kita kan sudah sepakat nilai bantuannya sama dengan sebelumnya. Tapi dengan sendirinya tiba-tiba berkurang. Ini artinya sama saja tidak ada komitmen dari Pemprov Jabar sendiri. Soal penambahan bantuan, juga sudah dibahas, dan katanya siap anggarannya,” ungkapnya.
Pihaknya akan menindaklanjuti realisasi BLT yang mengalami penurunan nilai tersebut. “Pasti akan saya tindaklanjuti dengan memanggil semua yang berwenang,” tegasnya.
Terpisah, Kuwu Gebang Ilir, H Selamet mengatakan, warganya hanya mendapat Rp350 ribu per penerima pada BLT Provinsi Jawa Barat tahap ketiga. “Ya, ada penurunan Rp150 ribu,” tuturnya.
Pihaknya kecewa dengan turunnya nominal BLT Provinsi Jawa Barat. “Kami khawatir, nanti warga menyalahkan pihak desa ketika nilai nominalnya,” ujarnya. (den)