DPRD-Walikota Sepakat Tunda Pokir demi Berantas Covid-19
KEJAKSAN – Penyesuaian anggaran APBD Kota Cirebon sebesar Rp34 miliar untuk penanganan darurat Covid-19 terus berproses. Salah satu mata anggaran yang diproyeksikan bakal terkena penyesuaian adalah kegiatan-kegiatan fisik yang merupakan usulan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Cirebon, yang mencapai Rp12 miliar.
Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH sampai hadir langsung di Gedung DPRD, Rabu (7/7), untuk memberikan pengertian dan menyamakan persepsi kepada wakil rakyat, agar mengikhlaskan kegiatan pokir mereka di APBD 2022 ditunda sementara guna penanganan darurat Covid-19.
Setelah berdiskusi di ruang rapat Griya Sawala selama dua jam, akhirnya DPRD bersepakat untuk merelakan kegiatan usulan pokir dari hasil reses terjun di masyarakat tersebut, ditunda untuk sementara waktu.
Azis merasa lega karena anggota dan unsur pimpinan DPRD menyetujui refocusing APBD yang keempat kalinya ini. Karena, anggota DPRD mendukung rencana kebutuhan anggaran darurat Covid-19.
Pihaknya juga meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD agar setiap hari ada minimalnya tiga orang anggota dewan yang bisa ngantor bareng walikota, bukan hanya untuk monitoring PPKM Darurat, tapi juga bisa mendampingi dan jadi mitra diskusi.
“Karena di masa darurat ini, ada saja persoalan yang muncul secara tiba-tiba dan memerlukan kebijakan yang harus diputuskan dengan cepat. Kita ajak dewan untuk mempertimbangkan keputusan apa yang harus kita ambil secara cepat setiap harinya,” ungkapnya.
Refocusing total adalah Rp34 miliar. Seluruhnya untuk penanganan darurat Covid-19. Sedangkan untuk kegiatan yang berasal dari pokir DPRD ada sekitar Rp12 miliar lebih, hampir 95 persen kegiatannya sudah diplot di Dinas PUPR, tapi tidak ada dana untuk membiayainya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati menerangkan, pada prinsipnya setelah walikota menceritakan gambaran kondisi anggaran dan kebutuhan penanganan Covid-19. DPRD mendukung langkah walikota melakukan yang terbaik untuk masyatakat Kota Cirebon.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, memang dipandang perlu ada kesamaan persepsi eksekutif dan legislatif. Sehingga, ke depannya, setiap hari akan ada minimal tiga orang anggota dewan yang ngantor bareng walikota untuk sama-sama menanganani Covid-19, mulai dari monitoring PPKM Darurat hingga merumuskan bersama langkah darurat yang perlu diambil dalam penanganan Covid-19.