SUMBER – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon sudah dilaksanakan. Namun, banyak keluhan disampaikan kepada anggota dewan. Pasalnya, persyaratan surat keterangan domisili masih diberlakukan.
“Ini menjadi keluhan pihak sekolah. Dan disampaikan sebagai masukan agar dievaluasi. Tahun depan murni saja pakai KK (kartu keluarga, red),” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH kepad Radar Cirebon, kemarin (31/7).
Menurut dia, pemberlakuan itu membuat pihak sekolah dilema. Mau tidak mau, pihak sekolah tetap menerima dan mengakomodir. Kadangkala, menyisihkan warga sekitar. Contohnya, kata Siska, di SMPN 1 Kedawung sendiri, terpaksa harus mengeliminasi sebanyak 40 pendaftar.
Selain itu, masih banyaknya jumlah honorer di Kabupaten Cirebon jadi perhatian Komisi IV DPRD. “Kami juga menyerap aspirasi. Di SMP itu ternyata masih banyak tenaga honorer. Baik itu pengajar maupun orang-orang di TU-nya. Ini menjadi perhatian kami. Perdanya sudah dibuat, tinggal keseriusan pemda,” terang Politisi Partai Golkar tersebut.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Heriyanto. Menurut dia, pemberlakuan surat keterangan domisili memang rentan disalahgunakan. Dampaknya fatal. Ketika terus diberlakukan. Warga di sekitar sekolah bisa tersisih.
“Itu memang keluhan, bukan hanya dari pihak sekolah saja. Tapi dari masyarakat pun sama. Mereka yang rumahnya dekat sekolah, tergeser. Padahal dari sistem zonasi, masuk. Makanya, ke depan, mau tidak mau pakai KK asli,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah harus mulai membuka mata. Saat ini masih timpang. Antara jumlah lulusan SD se-Kabupaten Cirebon dengan jumlah SMP yang ada. Perlu ada pembukaan sekolah baru. Contohnya saja, di Dukupuntang, se-kecamatan cuma ada satu SMPN dan satu MTsN.
“Kan tidak sesuai dengan lulusan SD di sana! Mau tidak mau harus ada pembukaan sekolah baru. Jadi, di kita masih kurang banyak,” pungkasnya. (sam)
Tahun Depan Paksa Pakai KK
