JAKARTA – Hasil uji klinis tahap ketiga vaksin Corona dari Sinovac di Bandung akan diumumkan pada pertengahan Oktober. Total ada 102.451.500 orang akan divaksin dalam lima tahap sepanjang tahun, mulai Januari 2021. Sementara perwakilan Sinovac sendiri akan meninjau pelaksanaan uji vaksin Covid-19 di Bandung, dalam waktu dekat.
Langkah ini pun diiringi dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai otoritas yang berwenang dalam perizinan vaksin akan ke Beijing untuk membicarakan secara tekhinis menyiapkan detail rencana vaksinasi Covid-19 dalam dua pekan.
”Vaksin sudah ada, tinggal langsung implementasi dan pelaksanaan di lapangan,” terang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penyuntikan dosis kedua vaksin Sinovac di Bandung telah dilakukan pada pertengahan September lalu. Setelah itu, pemerintah akan mengumumkan hasil uji pada pertengahan bulan depan.
”Bagaimanapun, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber dalam pengadaan vaksin. Selain Sinovac, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi lain. Di antaranya, Pfizer, Johnson and Johnson, Astra Zeneca dan Cansino Biologics,” jelasnya.
Menurut dia, perusahaan tersebut sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan RI. ”Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin,” kata Airlangga.
“Pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap rakyat Indonesia,” kata menteri yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut.
Perpres tersebut dalam proses permintaan paraf menteri sedangkan substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar (force majeure). Kemudian pemerintah juga menyiapkan peta jalan vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan, melakukan review timeline. Penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik.
Selanjutnya disiapkan juga dashboard tracing vaccine program untuk melacak mereka yang sudah divaksin dan mengetahui efektivitasnya. Sedang dilakukan penyusunan one single data dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan tracing.