CIREBON – Postur anggaran pendapatan dan belanja daeah (APBD) Kota Cirebon diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp82 miliar di penghujung tahun. Kondisi ini disebabkan minimnya realisasi pos pendapatan daerah. Padahal, pos belanja daerah sudah banyak refocusing dan efisiensi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon berencana untuk mencari pos belanja daerah lainya yang masih memungkinkan untuk ditekan. Salah satunya belanja anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Sekretaris Daerah Pemkot Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menjelaskan, terkait gambaran realisasi 2020 sampai bulan Juli, penyerapan belanja tidak langsung (BTL) baru 45 persen, dan belanja langsung (BL) 30 persen. Sehingga, kondisi defisit sampai akhir desember Rp82 miliar.
Defisit tersebut berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019 sebesar Rp44 miliar. Silpa tersebut tidak bisa terserap karena sifatnya terikat, ditambah dengan proyeksi pendapatan yang tidak tercapai, serta dana transfer dari pemerintah pust dan provinsi yang mengalami penurunan.
“Solusinya meningkatkan pendapatan daerah sebesar itu, tapi tidak mungkin. Upaya lain mengurangi BTL seperti gaji pegawai dan TPP,” kata Agus, kepada Radar Cirebon, Senin (3/8).
Tindakan lain yang mungkin dilakukan adalah mengurangi belanja langsung pada program yang tidak urgent. Agus menyampaikan, langkah penguirangan mesti hati-hati dan selektif. Opsi terakhir, adalah mengefisiensi anggaran TPP, paling tinggi sebesar 20 persen.
Pemkot Cirebon setiap bulannya menganggarkan untuk TPP sebesar Rp16-17 miliar. Dengan efisiensi 20 persen, setiap bulannya terkumpul Rp3 miliar. Sisa waktu tahun anggaran 2020 ada lima bulan, sehingga kalaupun opsi terakhir ini diambil, hanya bisa menutupi defisit Rp15 miliar.
“Memang mestinya pos BL yang dikurangi lagi. Karena untuk BTL sudah sangat minim, honor-honor sudah nggak ada, perjalanan dinas sudah tidak ada,” tuturnya.
Pihaknya akan mengkoreksi kembali beberapa pos BL pada kegiatan infrastruktur yang kurang urgent. Misalnya, perbaikan senderan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap penanggulangan banjir yang masih memungkinkan dapat dialihkan atau ditunda.
Untuk opsi pinjaman daerah atau obligasi darah, Gusmul menilai hal tersebut memungkinkan karena pemerintah pusat pun sudah memberi sinyal. Tapi, diusahakan langkah ini tidak ditempuh Pemkot Cirebon.
Pemkot Cirebon Berencana Potong TPP
