Kuningan Raih WTP Ke-7

Penghargaan-wtp
BERUNTUN: Bupati H Acep Purnama menerima penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya, kemarin.
0 Komentar

KUNINGAN–Selama tujuh kali beruntun, Pemkab Kuningan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. Pada agenda ini, diserahkan pula Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 di Plaza Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (3/12).
Raihan penghargaan WTP ini diterima langsung Bupati H Acep Purnama SH MH. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Jabar Dr Djoko Hendratto MBA dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Kang Emil -sapaan akrab Gubernur Jabar- mengapresiasi atas predikat WTP yang kembali diraih Pemkab Kuningan. Bahkan untuk kali pertama, semua wilayah kabupaten/kota di Jabar meraih predikat serupa yakni WTP. “Saya sangat bangga ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan. Predikat WTP ini diberikan atas keberhasilan setiap pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan,” ujar Kang Emil.
Sementara Bupati H Acep Purnama bersyukur atas capaian prestasi yang didapat melalui predikat WTP. Hal ini merupakan kerja keras semua pihak terkait baik eksekutif, legislatif maupun stakeholder yang lain.
“Penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, ke depan menjadi kewajiban kami untuk tetap mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” tekadnya.
Oleh sebab itu, bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan tersebut. Sehingga sistem pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.
“Kita terus berupaya untuk tetap di jalur yang sesuai aturan. Terus dari sisi laporan keuangan, asas kepatutan, kewajaran dan prinsip akuntabilitas selalu menjadi kewajiban yang harus dijalankan,” katanya.
Menurut bupati, WTP bukan berarti sebagai satu kesempurnaan dalam pekerjaan. Namun penilaian WTP dapat menjadi pedoman pemerintah daerah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, apalagi memulai kesalahan yang baru.
“Saya berterima kasih pada jajaran Pemkab Kuningan yang telah sungguh-sungguh bekerja sesuai tupoksinya masing-masing,” tutupnya. (ags)

0 Komentar