KUNINGAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini karena belum terpenuhinya 700 lebih permohonan dari 190 desa dan kelurahan, usulan dari sekolah-sekolah, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta lintas sektoral seperti Polri, TNI dan Kejaksaan. Mengingat PJU masuk dalam lima prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020.
“Fraksi Gerindra Bintang minta kepada pemerintah daerah untuk memperjelas arah kebijakan anggaran sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan, serta segera melakukan adaptasi kebijakan atas kondisi pandemi Covid-19, sehingga efisiensi anggaran dan ketepatan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar H Yayat Sudrajat SE, jubir Fraksi Gerindra Bintang saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi atas R Perubahan APBD TA 2020, dalam rapat paripurna secara daring di gedung DPRD, Senin (14/9).
Fraksi ini meminta pemerintah daerah untuk tidak berhenti mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga, mencintai, melestarikan alam dan lingkungan dengan memberikan suri tauladan terhadap masyarakat, melalui program-program yang telah dianggarkan dalam kebijakan anggaran. Hal itu agar keberlangsungan dan keseimbangan hidup tetap terjaga hingga ke generasi selanjutnya.
Yayat mengungkapkan, setelah mengkaji secara seksama postur anggaran untuk dunia pendidikan cukup besar persentasenya dari jumlah keseluruhan pagu anggaran yang ada, fraksinya belum melihat dan merasakan adanya kualitas didik yang maksimal dalam keberlangsungan pendidikan. Maka pihaknya mendesak pihak pemerintah, terutama dinas pendidikan untuk meningkatkan kualitas kinerja.
“Hal ini tidak mengurangi rasa hormat kami atas upaya dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh jajaran dinas pendidikan. Namun di tengah-tengah interupsi yang dilakukan oleh Covid-19, kami berharap pemerintah tidak kehilangan akal untuk membuat sebuah formula atau strategi, agar kita tidak kehilangan satu generasi karena adanya wabah Covid-19, serta meminta kepada dinas pendidikan untuk bersikap agresif dan mampu berimprovisasi positif atas adanya ancaman keadaan yang belum kita ketahui sampai kapan berakhirnya. Juga pemkab harus perhatikan nasib tenaga honorer dan yang lainnya di bidang pendidikan,” harap Yayat.
Ratusan Permohonan PJU Belum Terpenuhi
