KUNINGAN–Jajaran pemerintahan eksekutif Kuningan, saat ini sedang sibuk untuk “Menyapa Warga”, dalam rangka menindaklanjuti isu kemiskinan yang belakangan ramai di Kuningan.
Namun kegiatan tersebut sedikit “dicolek” oleh pemerintahan legislatif, melalui komentar sejumlah anggotanya. Sebab, pihak legislatif sebagai representasi dari masyarakat, meminta agar upaya tersebut semua unsur dilibatkan, sehingga dapat berjalan beriringan.
Salah satu komentar dilontarkan anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKS, Yaya. Ia sangat berharap dalam menangani persoalan rakyat tersebut, jajaran eksekutif dapat bersinergi dengan legislatif.
“Harapan saya dalam permasalahan (kemiskinan) ini, jajaran eksekutif dapat bersinergi dengan legislatif,” pinta Yaya, Kamis (25/2).
Kedua lembaga pemerintahan tersebut, lanjut Yaya, seharusnya dapat duduk bersama dalam pembahasan langkah-langkah strategis, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kebersamaan tersebut tentu juga untuk membahas isu-isu strategis lainnya di Kabupaten Kuningan.
“Jangan sampai di mata publik terkesan (eksekutif dan legislatif) berjalan masing-masing. Salah satunya program sapa warga yang saat ini sedang dilaksanakan SKPD, jangan sampai malah memicu permasalah baru. Takutnya melanggar protkes (protokol kesehatan) saat ini,” sindir Yaya yang juga anggota Komisi 2 DPRD Kuningan ini.
Selanjutnya komentar soal kemiskinan disampaikan anggota DPRD Fraksi Gerindra-Bintang, H Julkarnaen SSos. Sebelum berkomentar, Julkarnaen berharap semua harus terlebih dahulu bersepakat, ketika Kabupaten Kuningan dikatakan termiskin, apakah soal angka semata atau soal penderitaan rakyat, atau formulasi di antara keduanya.
“Ini harus diperjelas dulu, karena pola penanganannya pun akan berbeda. Data-data yang disuguhkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) juga kan masih harus ditelusuri,” kata Jul, sapaan akrabnya.
Logika yang terbangun di mata eksekutif dan legislatif serta masyarakat, lanjut Jul, harus disamakan terlebih dahulu soal persepsi kemiskinan. Hal ini agar penanganannya bisa lebih efektif dan efisien, atau dengan kata lain penanganan soal kemiskinan ini bisa dilakukan secara lebih komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder yang ada.
“Artinya, ada dua pola penanganan yang berbeda soal kemiskinan ini. Kalau itu murni soal angka semata, saya pikir lebih mudah mengatasinya. Kami paham dan saya yakin semua stakeholder paham bagaimana mengatasi ini,” tutur Jul yang merupakan juga anggota Komisi 2 DPRD Kuningan.
Suara Aleg soal Kemiskinan
