MAJALENGKA – Polemik soal pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, makin meluas. Bahkan berpotensi memicu perpecahan. Wacana ini, bisa memunculkan sentimen kesukuan dan primordialisme.
Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd mengungkapkan, wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda belum sangat mendesak. Apalagi, saat ini di semua daerah di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19.
“Jadi, ya silakan dikaji yang matang dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat,” kata bupati melalui pesan singkatnya, Kamis (15/10).
Menurutnya, wacana perubahan nama provinsi tersebut tentu harus terlebih dahulu dikaji tingkat objektivitas, kepentingan dan manfaatnya untuk lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Bupati mengutip Alvin Toffler yang juga seorang penulis dan futurolog Amerika, yang dikenal karena karya-karyanya membahas mengenai revolusi digital, revolusi komunikasi, dan singularitas teknologi.
“Alvin Toffler menanyakan apa arti sebuah nama? Oleh karenanya, saya minta agar wacana ini dikaji secara matang dan objektif, dan tidak menimbulkan kontra yang merugikan masyarakat. Apalagi dalam masa pandemi. Yang lebih penting saat ini melindungi rakyat dari bahaya Covid-19,” tandasnya.
Senada disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H Nasir SAg. Dihubungi via ponselnya, Nasir mengatakan, wacana tersebut tidak urgen. Pasalnya, Provinsi Jawa Barat satu dan tidak ada lagi. Terkecuali Provinsi Priangan, Provinsi Cirebon. Pertimbangannya, penduduk di Jawa Barat tidak semuanya ras Sunda, melainkan Jawa maupun juga Betawi.
“Daripada berbicara soal perubahan nama, yang lebih penting lagi pemekaran wilayah kabupaten. Seperti Jawa Timur yang lebih sedikit dari jumlah penduduk dan luas wilayah, justru mempunyai kabupaten/kota yang lebih banyak,” tegasnya.
Jawa Barat semestinya lebih membuat formulasi untuk pemekaran wilayah. Saat ini, baru 27 kabupaten/kota. Seharusnya sudah bisa 35 sampai 40 kabupaten/kota untuk lebih mempercepat pembangunan yang ada di wilayah Jawa Barat. Terutama di wilayah selatan pinggiran seperti Garut Selatan, Bogor Barat.
Menurut politisi PKB asal Kecamatan Leuwimunding ini, saat ini tengah dibahas soal calon persiapan daerah otonomi baru. Seperti Bogor Barat, Sukabumi Selatan dan Garut Selatan.
Berpotensi Picu Perpecahan
