BANDUNG – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, mendapat respons berbagai pihak. Mereka menyoroti dari sisi budaya, ekonomi maupun politik.
Budayawan sekaligus aktor, Budi Dalton mengatakan, polemik pergantian nama provinsi harus digencarkan sosialisasinya. Sebab, masalah meluas, dalam artian masyarakat sudah terbiasa dengan pemahaman-pemahaman bahwa Sunda sebagai poros budaya.
Ada juga jika melihat peta geologi lama, penamaan Sunda itu sebuah wilayah yang sangat besar. Artinya, harus ada naskah akademis. “Tapi naskah akademis setahu saya udah dibuat. Dan ini juga sudah lama dari Desember tahun lalu wacana itu sudah ada. Lalu teman-teman di kongres Sunda juga sudah infilterasi ke tempat-tempat lain,” kata Budi kepada Jabar Ekspres (Radar Cirebon Group), Kamis (15/10).
“Artinya tinggal ada satu kesepakatan, tentu yang kontra juga banyak. Karena melihat dari sudut pandang yang mana tadi. Ada yang mengkhawatirkan nanti Cirebon tidak mau bergabung, gitu kan. Lalu Betawi tidak mau bergabung. Berarti kita melihat dari poros budaya kalau begitu,” imbuhnya.
Jika dilihat pemetaan geografisnya tentu bukan begitu. Atau memang ada nama lain, ucap dia, yang mungkin diterima. Misalnya; Pasundaan (Pasundan) atau mungkin Parahyangan.
Sementara, menurut Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, perubahan nama sekarang muncul lebih dimotivasi oleh faktor sejarah dan politik. Ditambah dengan pemekaran wilayah. Seperti saat ini ramai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan idealnya ada 40 kabupaten/kota.
Tetapi dari perspektif ekonomi, kata dia, perubahan nama tersebut harus dikaji lebih dalam. Sebab, secara otomatis perubahan nama akan mengubah banyak platfrom. Sehingga membutuhkan dana tidak sedikit.
“Memang harus dikaji karena butuh biaya. Dalam kondisi seperti ini, prosesnya tidak bisa cepat. Kemudian jika sejalan dengan pemekaran wilayah, apakah ada skenario ekonomi terkait pemekaran wilayah begitu?” katanya.
“Jadi menurut saya, sebenarnya masih harus dikaji. Dan saya belum melihat skenario ekonomi yang akan terjadi seiring dengan perubahan nama itu,” imbuhnya.
Menurutnya, jika diikuti dengan pemekaran wilayah, pasti ada dampaknya. Karena otomatis wilayah kab/kota bertambah, kemudian dana perimbangan mungkin juga daerah yang dimekarkan itu, akan bergiat secara ekonomi. Sehingga mampu lebih cepat membangun daerahnya.
Harus Dikaji, Butuh Biaya Tinggi
