JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) luluh. Suara penolakan yang digaungkan sejumlah pihak soal investasi minuman keras (miras) membut Jokowi mengambil keputusan baru. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Lampiran III dicabut.
Lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan keputusan dicabutnya lampiran soal investasi miras karena banyaknya masukan dari sejumlah elemen. Mulai dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain.
Juga mempertimbangkan masukan-masukan dari provinsi dan daerah. “Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata mantan Walikota Solo ini, Selasa (2/3).
Diketahui, Perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres tersebut tidak mengatur khusus miras. Tetapi soal penanaman modal. Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia.
Yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan Provinsi Papua. Tapi penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi. “Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” kata Azis.
Ia melanjutkan, berkaca dari pengalaman tersebut, pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil kebijakan. Masukan dari sejumlah tokoh dan pakar harus menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan. Azis juga meminta pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek.
Seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, dan kesehatan. “Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur,” ujarnya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan hal yang sama. Ia mengapresiasi keputusan Jokowi. Menurutnya, presiden mendegarkan reaksi dan aspirasi publik yang saat ini tengah menjadi perbincangan.