Oleh: Bambang Setiawan ST
PANDEMI Covid-19 menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia agar berpikir lebih strategis. Setidaknya ada dua hal penting, pertama kemandirian kesehatan dan ekonomi terutama masalah pangan.
Kedua pentingnya membuat sistem zonasi kesehatan dan ekonomi agar strategi penanganan pandemi secara unsur kesehatan serta dampak sosial-ekonomi dapat ditangani secara efektif dan efisien.
Namun sayangnya, power desa sebagai ring satu dan kecamatan sebagai ring dua masih sangat kurang. Padahal, kedua wilayah administratif ini adalah ujung tombak ketahanan kesehatan, ekonomi, juga garda terdepan penanganan pandemi Covid-19. Baik dari sisi kesehatan dan dampak sosial-ekonomi.
Baca Juga:PSBB Jabar Dilanjutkan, Bupati: Kabupaten Cirebon Masa PemulihanSatpol PP Pastikan Kawasan Stadion Bima Steril
Oleh karena itu, ke depannya strategi nasional harus merancang desa sedemikian rupa agar secara terukur desa memiliki fasilitas ketahanan kesehatan, dan ekonomi terutama masalah pangan yang memadai.
Berdasarkan ilmu epidemiologi, ujung tombak penanganan Covid-19 bukan berada di rumah sakit, melainkan mayoritas penanganan harus bersifat preventif mulai dari tingkat desa. Secara fakta di lapangan, desa sudah sangat baik dalam pelaksanaannya walaupun dengan fasilitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat minimal.
Hadirnya para relawan desa membuktikan bahwa penanganan kesehatan sebenarnya dapat dilakukan secara massif tapi dengan biaya yang sangat hemat.
Kualitas tenaga relawan harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, kemampuan SDM di desa harus dilatih agar memiliki kemampuan tanggap darurat dalam menangani penanganan masalah kesehatan dan dampak sosial-ekonominya.
Beberapa program strategis di desa terkait penanganan kesehatan masyarakat adalah program Posyandu. Sayangnya, fasilitas untuk penyelenggaraan Posyandu masih sangat minimal.
Sementara itu, pembangunan fasilitas Posyandu beserta perlengkapannya bila hanya mengandalkan dari dana desa, pasti akan berjalan sangat lambat. Oleh karena itu, diperlukan refocusing anggaran dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Selain Posyandu, diperlukan juga pembangunan atau pemberdayaan Polindes (pondok bersalin desa) dan Pustu (puskesmas pembantu).
Baca Juga:IPW Beda Pendapat, Sebut Kasus Novel Penganiayaan Ringan33 Ribu BPNT Bisa Disalurkan
Dalam suasana pandemi ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah atau bepergian secara terbatas. Maka, apabila fasilitas kesehatan terletak sangat jauh akan menjadi titik rawan bertemunya masyarakat dari berbagai wilayah dan zona pandemi, serta menyebarnya beragam penyakit lainnya.